Surabaya - Sejak dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Presiden menunjuk Meutya Hafid sebagai Menteri Komdigi, yang didampingi dua wakil menteri, Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo. Perubahan nama kementerian ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk fokus pada transformasi digital, yang juga didukung dengan pembentukan berbagai direktorat jenderal yang khusus menangani aspek digital.

Penggantian nomenklatur ini dianggap sebagai langkah penting dalam mendukung perkembangan regulasi dan infrastruktur yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Sugiarto, Koordinator Program Studi Bisnis Digital UPN Veteran Jatim yang juga memiliki kepakaran di bidang business intelligence, menyebutkan bahwa perubahan ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap disrupsi digital. Penataan regulasi media dan komunikasi, serta penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap pesatnya perkembangan teknologi, menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk mencapai konvergensi regulasi digital.

Perubahan ini juga mendorong berbagai institusi pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menghadapi tantangan di era digital, salah satunya adalah Program Studi Bisnis Digital. Menurut Hendra Maulana, salah satu Dosen di Prodi Bisnis Digital UPN Veteran Jatim, program studi ini turut berperan penting dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing dan mendukung kebutuhan industri digital. Dengan pemahaman terhadap ekosistem digital, transformasi teknologi, serta pengawasan dan pengelolaan ruang digital, Prodi Bisnis Digital diharapkan dapat mencetak lulusan yang memiliki keterampilan di bidang regulasi digital, manajemen bisnis digital, dan penerapan teknologi di sektor bisnis.

Melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri digital, Prodi Bisnis Digital juga mengajarkan tentang pengelolaan aplikasi informatika, layanan ekonomi digital, serta pemberdayaan informasi untuk mendukung aktivitas bisnis. Sejalan dengan tugas-tugas Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) di bawah Komdigi, lulusan dari Prodi Bisnis Digital diharapkan dapat berkontribusi langsung dalam menyusun kebijakan tata kelola digital dan mengembangkan aplikasi yang relevan bagi pemerintah maupun sektor swasta.

Selain itu, Dhian Satria Yudha mengamini bahwa Prodi Bisnis Digital di UPN Veteran Jatim juga memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki pemahaman tentang ekosistem digital dan pentingnya pengawasan ruang digital. Dhian, dosen yang juga Ketua Penjaminan Mutu Internal Prodi Bisnis Digital, memaparkan bahwa langkah yang ditempuh prodi baru di UPN Veteran Jatim ini sejalan dengan misi yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Komdigi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para lulusan nantinya dapat ikut serta dalam menjaga keamanan digital dan mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan data pribadi.

Dengan berbagai perubahan struktural yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital, Prodi Bisnis Digital UPN Veteran Jatim siap menjadi garda depan dalam mencetak SDM yang kompeten untuk mendukung visi pemerintah dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. (Oi)